Wali Kota Minta Lurah Komit Tanggulangi dan Turunkan Angka Stunting
Pematangsiantar, Bedeberita.id | Seluruh pihak di Kota Pematang Siantar, khususnya para lurah diminta serius dan berkomitmen mewujudkan penanggulangan dan penurunan Stunting yang terintegrasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.
Tahun ini, Kota Pematang Siantar harus mampu menurunkan prevalensi Stunting 3,22 persen untuk mencapai target Rencana pembangunan jangka menengah daerah [RPJMD] prevalensi Stunting sebesar 11,08 persen di tahun 2023.
Permintaan tersebut disampaikan Wali kota Susanti Dewayani saat menghadiri acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Pematang Siantar Tahun 2023, Rabu [31/05/2023].
Susanti menerangkan, sesuai visi dan misi yakni Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, Pemko terus mengupayakan pembangunan di berbagai, salah satunya adalah masalah stunting.
Disebutkannya, sesuai hasil Studi Status Gizi Indonesia [SSGI] Tahun 2022, Kota Pematang Siantar mampu menurunkan 0,7 persen prevalensi stunting, dengan hasil prevalensi stunting 14,3 persen.
Dalam hal ini, Kota Pematang Siantar berada di urutan ke-4 terendah se-Sumatera Utara.
Tahun ini, kata dia, Kota Pematang Siantar harus mampu menurunkan prevalensi stunting 3,22 persen untuk mencapai target RPJMD prevalensi stunting sebesar 11,08 persen di tahun 2023.
"Oleh karena itu, kita semua harus lebih semangat dalam berkolaborasi dan bersinergi melakukan percepatan penurunan stunting ini," sebut mantan Direktur RSUD dr Djasamen Saragih itu.
Susanti menjelaskan, Rembuk Stunting tersebut merupakan bagian dari delapan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting.
Dimulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan pelaku dan pemerintahan kelurahan, penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.
"Rembuk Stunting ini dilakukan untuk memastikan integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara seluruh komponen yang ada baik pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta masyarakat," ujarnya.
Sebagai wujud komitmen bersama antara semua pihak, Susanti akan melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam penanggulangan dan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi di Kota Pematang Siantar tahun 2023.
"Komitmen bersama ini bukan saja di atas kertas, tapi benar-benar dilaksanakan demi tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas" sebut Susanti.
Khusus untuk 34 kelurahan, lanjutnya, menjadi lokasi fokus stunting tahun 2023 yang ditetapkan TPPS dalam SK Lokus Stunting.
"Kepada seluruh lurah, agar setiap calon pengantin yang ada di kelurahan melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat penting sebelum melaksanakan pernikahan," katanya.
Untuk Kota Pematang Siantar, lanjutnya, ada 501 Tim Pendamping Keluarga [TPK] yang akan membantu pemerintahan kelurahan dalam mendampingi dan mengedukasi para calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita.
Selaku Ketua TPPS, Susanti juga mengajak semua pihak untuk bergerak bersama melakukan inovasi terbaik. Dimulai dengan melakukan gerakan bapak/bunda asuh anak stunting dan keluarga beresiko stunting.
"Gerakan ini sebagai wujud kepedulian kita semua. Karena pemerintah tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan seluruh stakeholders yang ada," tutur Susanti.
Lebih lanjut dr Susanti menegaskan, perjuangan mencegah dan menurunkan stunting ini tidak akan sulit selama koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik terjalin dari semua pihak.
"Tantangan tentu selalu ada, namun jadikan tantangan tersebut sebagai semangat dan dorongan kita semua dalam menjalankan komitmen bersama," tukasnya.