Jakarta, BedeBerita.id |  Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi komisaris PT Pertamina [Persero]. Hal ini menyusul komplain Presiden Joko Widodo [Jokowi] terkait lambannya realisasi proyek investasi di Pertamina.

"Kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes kenapa proyek di Pertamina ini lamban. Saya mendengar, itu lambat karena untuk proyek di atas US$30 juta Direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris," kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis [2/12/2021].

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan komisaris. Mulai dari proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama [TPPI], Tuban.

Menurut Andre, Direksi PT Pertamina harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari komisaris Pertamina terkait dua proyek tersebut. Ia mengungkap Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban harus menunggu persetujuan komisaris hingga enam bulan lebih.

"Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan Komisaris turunnya enam bulan lebih. Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik di dalam BUMN kita," ungkap Andre.

Ia menilai tindakan Komisaris PT Pertamina ini telah menghambat realisasi proyek investasi di Pertamina. Menurutnya, tindakan ini juga bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Andre pun mengusulkan agar kinerja komisaris PT Pertamina dievaluasi.

"Ini perlu dievaluasi Pak Menteri. Saya mengusulkan bahwa proyek Pertamina di atas Rp1 triliun-lah yang perlu diberikan persetujuan oleh Komisaris. Itu pertama," tegas Andre.

"Kedua, persetujuan Komisaris itu harus ada jangka waktu yang jelas. Misal satu bulan untuk mengevaluasi, menginvestigasi, proyek itu. Bukan batas waktunya nggak jelas. Sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan. Lalu kapan proyek investasinya dibangun. Akhirnya Presiden marah karena ada indikasi permainan politik nahan-nahan proyek supaya lama persetujuannya. Ini perlu dievaluasi juga Komisaris Pertaminanya," tandasnya.